PNPM Mandiri Integrasi, Harapan Baru Empanang Dan Puring Kencana

Sebuah harapan baru hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana. Adalah PNPM Mandiri Integritas membawa angin segar meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan  Indonesia dengan Malaysia ini. Berikut catatan Stefanus, S.Sos, koresponden SUKA wilayah utara Kapuas Hulu

Stefanus, S.Sos

Pada bulan Desember 2012  saya melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan Negara di Kabupaten Kapuas Hulu. Daerah yang di tuju adalah Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring Kencana. Dua wilayah ini berada di garis batas antara Indonesia dengan Malaysia.

Dengan Menggunakan  sepeda  motor saya bertolak dari  Martinus. Perjalanan yang harus saya tempuh cukup jauh. Dari Putussibau sebagai ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, harus ditempuh jarak sepanjang 223 Km ke Nanga Kantuk Ibu Kota Kecamatan Empanang. Sedangkan ke Sungai Antu ibu kota Kecamatan  Puring Kencana, mesti di tempuh jarak 279 Km dari Kota Putussibau.

Nanga Kantuk Kecamatan Empanang menjadi daerah pertama yang di singgahi baru kemudian Sungai Antu kecamatan Puring Kencana. Ada tiga kecamatan yang di lewati sebelum sampai ke Nanga Kantuk maupun Sungai Antuk. Saya harus melintasi Kecamatan Embaloh Hulu, kemudian Kecamatan Batang Lupar dan juga melewati Kecamatan Badau. Perjalanan yang terasa istimewa ketika beranjak dari Badau menuju ke Nanga Kantuk hingga ke Sungai Antuk. Hamparan pohon sawit sepanjang jalan menjadi pandangan mata. Maklum, daerah ini telah menjadi lahan investor membuka perkebunan sawit. 

Hijaunya hamparan sawit itu ternyata berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di dua kecamatan yang mayoritas penduduknya suku Dayak Iban dan Kantuk ini. Sudah jauh dari pusat kota, wilayah ini juga jauh dari sentuhan pembangunan. Baik pembangunan secara fisik maupun non fisik. Bila kita masuk ke dalam pemukiman penduduk , maka sangat menyedihkan dimana masih banyak yang tidak mempunyai Gedung Sekolah Dasar. anak-anak pergi kesekolah dengan berjalan kaki berkilo-kilo meter. Belum ada sarana kesehatan seperti Polindes dan Posyandu.

“Penerangan bagi masyarakat juga belum ada serta sarana air bersih. Padahal potensi pegunungan sangat banyak, akan tetapi masyarakat tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh pembangunan,” ungkap J. Derani, tokoh masyarakat Nanga Kantuk.

jalan ke Empanang dan Puring Kencana

Sungai Antu merupakan ibukota Kecamatan Puring Kencana juga minim fasilitas. Kondisi jalan masih memprihatinkan. Baik yang menghubungkan antara Sungai Antu maupun jalan menuju desa-desa sekitar. Jaringan listrik juga belum ada di Sungai Antu sebagai pusat pemerintahan. Apalagi di desa-desa sekitar tak jauh berbeda.

“Padahal daerah ini sudah masuk investor perkebunan sawit. Akan tetapi bukanlah kesejahteraan yang di peroleh masyarakat seperti janji-janji perusahaan. Justru hak atas tanah hilang dan semakin membuat masyarakat terhimpit,” ungkap Petrus Jiki Tokoh Masyarakat Sungai Antu.

Kesulitan air bersih juga dialami wargga dibeberapa dusun Kecamatan Empanang. Debit air yang mengalir dari sungai Kantuk dan Empanang serta anak-anak sungainya telah mulai berkurang dan tercemar. menyebabkan kurangnya kebutuhan air untuk sawah ladang dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.  

“Jadi sulit dapatkan air bersih,” ungkap J. Derani.

Persoalan ketertinggalan masyarakat dari berbagai lini, sedikit terobati dengan kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Perdesaan-Integrasi. Program ini mulai diperkenalkan sejak bulan Juli tahun 2012 melalui  MAD Sosialisasi dengan memilih pelaku tingkat Kecamatan yaitu : UPKS, PL dan BKAD. Kemudian dilanjutkan dengan MD Sosialisasi yang memilih para pelaku di tingkat desa yaitu KPMD ( Laki-Laki dan Perempuan). Tujuannya adalah untuk membantu mengorganisasikan masyarakat, dengan cara menggagas masa depan desa.

Antonius Sau, PjOk Kecamatan Empanang mengatakan, pada Program PNPM-Mandiri Perdesaan - Integrasi, maka usulan masyarakat mesti berasal dari masyarakat itu sendiri dengan melihat akar permasalahan dan potensi yang ada Sesuai dengan kebutuhan mendesak dan bisa dikerjakan oleh masyarakat. Hingga bisa meningkatkan ekonominya, harapannya sedikit mengurangi ketertinggalan.

“Akan tetapi PNPM-Integrasi ini merupakan program baru bagi masyarakat, maka perlu pendampingan yang kontinyu di dalam memberikan pemahaman. Karena mereka menganggap bahwa program ini nantinya akan memulai program dengan pembangunan,” ungkap Antonius Sau.

Untuk meningkatkan pembangunan parstisipatip di dalam pengintegrasian, maka tidak ada pembangunan tanpa adanya dokumen RPJMDes dan RKPDes. Sehingga para pelaku di desa terlebih dahulu menggagas masa depan desa melalui tahapan musyawarah dusun. Sehingga usulan yang akan di masukan ke dalam dokumen RPJMDes betul-betul usulan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam pengintegrasian tersebut maka usulan tidak hanya ditujukan kepada PNPM Integrasi akan tetapi ke berbagai sektor seperti APBD,APBN dan pihak ketiga.

Akan tetapi di dalam penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes tidaklah mudah. Bagi 11 tim penyusun termasuk di dalamnya KPMD dan aparat Desa walau mereka sudah dilatih selama dua hari pada tanggal 10-11 September 2012. Peran fasilitator adalah membimbing dan mengarahkan termasuk mentraining penggunaan Komputer. Sehingga mereka bisa dan mampu sendiri di dalam menuangkan ide dan pikiran.

 “Inilah titik sentral dari integrasi dengan melibatkan peran aktip masyarakat di dalam menyusun program kebutuhan dari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Alexander Apo, PjOk Kecamatan Puring Kencana  mengatakan, tidaklah mudah dalam mendampingi masyarakat yang sudah terlanjur kurang percaya dengan pihak luar, karena memang selama ini mereka sangat jarang mendapat sentuhan pembangunan. Masyarakat awalnya lebih percaya kepada pihak perusahaan dengan bekerja sebagai kuli di perkebunan sawit yang ada di wilayah itu.

“Namun apala daya karena mereka hanya sekolah di sekolah Dasar. Dan kini tidak lagi diperlukan. Karena pihak perusahaan lebih memerlukan skill. Untuk mengembalikan keyakinan mereka mesti dilakukan dengan secara perlahan-lahan namun pasti melalui pendampingan,” terang Apo.

Pada awalnya ditambahkan Apo, image masyarakat bahwa mereka akan di bangun dengan banyak dana dari program. Mereka akan mendapatkan air bersih, listrik desa, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan lain sebagainya. Karenanya masyarakat sangat antusias di dalam menulis usulan-usulan yang di masukan ke dalam dokumen MMDD yang akhirnya di masukan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.

Disinilah fungsi Fasilitator memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap masyarakat, karena program hanya sedikit saja meringankan beban masyarakat untuk mengejar ketertinggalan.

“Dengan adanya dokumen RPJMDes dan RKPDes masyarakat bisa merencanakan pembangunan di desanya yang diketahui oleh pihak Pemerintah dan lembaga lainnya untuk turut serta membantu meringankan ketertinggalan masyarakat,” tutup Apo.

Melihat realita demikian, saya berharap kehadiran PNPM-Integrasi pada masyarakat perbatasan yang jarang tersentuh oleh pembangunan dapat merubah pola pikir serta dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat. Karena yang dapat mengubah pola hidupnya adalah masyarakat itu sendiri. Sementara orang luar hanya membina dan mentransfer pengetahuan saja kepada masyarakat. SEMOGA.*