Reformasi Birokrasi Tiada Henti

Sebagian kalangan masyarakat ada yang pesimis terhadap perubahan birokrasi di Indonesia. Menurut mereka birokrasi di negri ini sudah terlanjur berkarat, rusak, korup dan sudah seperti lingkaran setan untuk dari mana bisa dilakukan perubahan.  Pada posisi seperti ini, ikhtiar melakukan reformasi birokrasi akan senantiasa ditanggapi dengan penuh kesinisan.

Pertanyaannya, benarkah birokrasi di negri ini tidak bisa dirubah menjadi efisien dan profesional? Benarkah reformasi birokrasi hanyalah agenda sia-sia alias mubazir saja? Jika menyimak praktek birokrasi di negri ini dengan seksama, sebenarnya pesimisme itu tidak perlu terjadi. Berbagai inisiatif dan terobosan sejumlah pemerintah daerah dalam menata birokrasi, tampaknya membuat kita wajib untuk optimis.

Sejumlah Pemda seperti di Sragen, Tanah Datar, Jembrana dan Solok, Jabar dan Sumbar telah berhasil menatanya, birokrasinya menjadi sangat efisien dan berhasil memberikan sistem pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tak hanya itu, bahkan untuk beberapa daerah inovasinya diakui dunia luar.  Kondisi ini memberikan pesan besar bahwa birokrasi di negri ini bisa diperbaiki, dan agenda reformasi birokrasi bukanlah suatu yang mustahil untuk di lakukan.

Bahkan mereka yang telah berhasil melakukan inovasi birokrasi itu tidak hanya satu atau dua daerah.  Kini berbagai daerah sedang berlomba mengikuti jejak daerah yang berhasil melakukan inovasi sebelumnya.  Ini merupakan sinyal positif untuk perubahan birokrasi di Indonesia. Sekarang, meski gaung inovasi  birokrasi yang dilakukan sejumlah Pemda di beberapa daerah mulai agak  tenggelam oleh  isu-isu populer seputar pilkada dan korupsi, gerak arus reformasi birokrasi mulai menghangat di tingkat pusat.

Sejak tahun 2007, lima lembaga menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi. Mereka adalah Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terobosan di mulai oleh Departemen Keuangan. Empat direktorat jenderal yang selama ini menjadi sarang korupsi, yaitu Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan Negara, dan Kekayaan Negara, telah dirombak besar-besaran.

Ribuan pegawai dimutasi. Bahkan, seluruh karyawan Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, berwajah baru.  Perubahan itu cukup besar dan relatif radikal untuk pola perubahan birokrasi di Indonesia selama ini.  Dan yang penting dari itu semua, masyarakat merasakan perubahan dalam aspek pelayanan dan negara mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan dari sektor pajak misalnya.

Kini beberapa institusi pemerintah, disertai kesadaran maupun keterpaksaan, hendak meniru jejak institusi di atas.  Namun, tanpa menciderai semangat perubahan, tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam wacana kenaikan remunerasi semata. Reformasi birokrasi diidentikan sesederhana kenaikan remunerasi. Tahapan, proses dan sistem yang ada dalam upaya reformasi birokrasi diarahkan pada terbentuknya sistem remunerasi yang diharapkan.

Di satu sisi, hal ini wajar mengingat minimnya remunerasi yang saat ini di dapatkan oleh pegawai pemerintah. Namun harus segera di pahami, remunerasi adalah salah satu bagian saja dari agenda besar reformasi birokrasi.  Remunerasi itu sendiri baru bisa di laksanakan bila serangkaian aktivitas reformasi birokrasi bisa dilaksanakan dan dimonitor secara ketat.

Namun, apapun persepsi dan pandangan para birokrat terhadap reformasi birokrasi, semangat yang kini mengemuka untuk perubahan birokrasi perlu disambut dengan baik.  Kehendak berbagai instansi untuk melakukan reformasi birokrasi harus diberi apresiasi yang positif.  Momentum semacam ini perlu dijaga dan dipertahankan. Dan, pada saat yang sama perlu ada satu mekanisme yang menjadi standar serta arahan umum terhadap jalannya reformasi birokrasi di negri ini.

Hal ini untuk menjaga agar jalannya reformasi birokrasi tidak dibajak oleh segelintir oknum menjadi sekedar untuk menaikkan remunarasi, tanpa ada dampak apapun bagi masyarakat dan negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) selaku ‘dirijen’ dalam pelaksanaan reformasi birokrasi nasional perlu memainkan perannya secara optimal.  Perlu dibuatkan koridor yang jelas dan tegas tentang pola dan model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar trend yang saat ini berkembang memiliki arah yang jelas.

Sementara itu bagi masyarakat, utamanya pemerhati birokrasi di Indonesia, trend reformasi birokrasi sekarang ini perlu di monitor dan dikawal. Segala bentuk ketimpangan birokrasi, terutama pada aspek layanan masyarakat perlu di sorot secara terus menurus.  Begitu juga dengan perilaku aparat yang tidak mencerminkan perubahan  perlu selalu mendapatkan sorotan yang kuat.

Penting juga untuk mendapatkan perhatian luas dari masyarakat terkait dengan reformasi birokrasi adalah momen pemilu nasional. Pada situasi seperti ini birokrasi rentan  untuk di intervensi dan disalahgunakan.  Semua pihak harus turut menjaga agar birokrasi bekerja pada jalurnya dan mengawasi kemungkinan penyalahgunaan utamanya oleh mereka yang menduduki posisi penting di birokrasi tetapi terlibat dalam politik praktis.

Bagaimana dengan Kapuas hulu kita, apakah trend reformasi birokrasi sudah  berjalan pada tracknya? Sudahkan pelayanan yang optimal dan maksimal telah diberikan oleh birokrasi kepada masyarakat Kapuas hulu? Semoga semangat kita “menjadikan pemerintah sebagai pelayan rakyat” bukan sebaliknya dan semboyan kerja “kalau bisa di permudah mengapa di persulit dan bukan sebaliknya, menjadikan kita semua para pengambil kebijakan dan rakyat Kab. Kapuas hulu tetap bersemangat menjadikan kabupaten yang kita cintai ini sebagai Kabupaten yang dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan “Reformasi Birokrasi”. wallahu’alam..