Benahi Kawasan Perdagangan Kota Badau

Kawasan Simpang 4 Badau

PUTUSSIBAU – Salah satu barometer sebuah kota, adalah kawasan perdagangan. Termasuk sebuah kota kecamatan. Terlebih lagi jika kota kecamatan itu merupakan wilayah perbatasan. Sehingga pembenahan area publik tersebut harus dilakukan.

“Coba lihat sekarang di Badau itu. Semrawut sekali pusat perdagangannya. Di rumah makan lalat berterbangan. Jangankan orang dari luar negeri, kita saja melihatnya sudah merasa tak enak,” kata Ade M Zulkifli, Ketua DPRD Kapuas Hulu.

Dikatakan Ade, harus ada upaya komprehensif membenahi kawasan perdagangan simpang empat Badau. Jika di lihat kondisinya saat ini, simpang empat tumbuh dan berkembang tanpa kendali. Ruko dan kios di bangun tanpa memperhatikan estetika keindahan maupun kerapian. Kebersihan kurang di perhatikan sehingga terkesan kumuh.

“Untuk menata itu saya fikir tak harus menunggu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kecamatan bisa saja menggerakkan potensi yang ada. Lakukan komunikasi bersama masyarakat, libatkan mereka dan galakkan gotong royong. Benahi wilayah itu sehingga bisa lebih baik,” tambah Ade.

Ade mengatakan, sudah seharusnya langkah itu dilakukan. Mengingat Badau memiliki peranan strategis. Setelah di launchingnya PLB, Badau merupakan pintu keluar dan masuk dari luar dan dalam negeri. Wajah Badau dikatakan Ade bisa menjadi cermin wilayah Kapuas Hulu yang merupakan bagian dari Indonesia.

“Bagaimana orang mau masuk lebih jauh. Lihat Badau yang semrawut, jalan rusak dan terkesan kumuh sudah membuat tidak betah. Mesti ada langkah strategis untuk berbenah,” tambahnya.

Lubok Antu Malaysia, tetangga Badau bisa menjadi barometer. Bagaimana dari waktu ke waktu wilayah jiran itu terus berbenah. Menjadi sebuah kota kecamatan yang lebih baik. Ade mengatakan, ketika orang dari Putussibau ke Badau dapat di pastikan ingik ke lubok antu. Selain ingin merasakan masuk Malaysia, juga mau melihat bagaimana kota kecil itu. Penataan kota, kebersihan, jalan, pusat perdagangan dan lainnya.

“Baru di Lubok Antu saja kita sudah betah dan terkagum karena penataannya yang baik. harusnya itu bisa menjadi contoh buat kita menata Badau,” tambahnya.

Ade mengatakan, tidak dapat di salahkan jika kelak orang lebih memilih menggunakan produk asal Malaysia. Ia mengumpamakan goreng pisang. Warga di perbatasan lebih memilih makan goreng pisang Lubok Antu karena selain enak juga di jual di tempat yang bersih. Tidak membeli di Badau lantaran tempat dijualnya goreng pisang tidak sebagus di Lubok Antu.

“Apa kita mau marah karena goreng pisang kita tidak laku. Sekarang era pasar bebas. Persaingan itu lumrah. Yang harus kita lakukan adalah siap bersaing. Bagaimana caranya ya harus berbenah diri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ade menekankan kembali penataan secara komprehensif kompleks perdagangan di Badau. Baik itu melalui pendanaan pemerintah daerah maupun sharing dengan pemerintah provinsi dan pusat. Namun yang terpenting dikatakan Ade gerakkan di masyarakat juga mesti digalakkan. Melalui aparatur pemerintah di tingkat kecamatan.

“Jangan bicara perbatasan kalau tak ada dana. Kalau hanya ngomong tidak ada aksi juga bohong. Yang terpenting adalah kemauan dan upaya mewujudkannya. Kita siap dukung melalui lembaga legislativ,” tukas Ade.