Lintas Utara Butuh Penyalur Resmi BBM

Bangunan APMS

PUTUSSIBAU – Jalan lintas utara terbentang dari Kota Putussibau hingga ke Puring Kencana. Namun yang keadaanya sudah lumayan membaik baru sampai ke Badau. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat belum ada penyalur resmi di jalan Negara itu.

“Menurut saya sudah seharusnya pemerintah daerah mendorong pihak swasta membangun penyalur resmi BBM di wilayah ini. Apakah itu APMS atau SPBU yang penting resmi. Pertamina juga saya fikir harus mendukungnya juga,” ungkap Raputrawan, warga Badau kepada SUKA belum lama ini.

Selama ini dikatakan Putra, panggilan akrab pria wiraswasta ini, masyarakat lintas utara memenuhi kebutuhan akan BBM melalui kios-kios yang tersebar di pinggir jalan. Terutama yang berada di sekitar pemukiman penduduk. Baik itu BBM jenis premium, minyak tanah dan solar.  Akibatnya, harga yang harus dibayar  masyarakat relative lebih mahal.

“Di Badau bahkan ada sebagian BBM itu di pasok dari Malaysia. Karena lebih dekat dan lebih murah. Itu terjadi karena belum ada APMS atau SPBU di wilayah utara ini,” katanya.

Padahal, dari Putussibau ke Badau jaraknya lebih dari seratus kilometer. Melewati dua wilayah kecamatan. Yaitu Kecamatan Embaloh Hulu dan Batang Lupar. Sedangkan jika hendak ke Puring Kencana harus melewati Badau dan Empanang. Setidaknya dikatakan Putra harus ada satu APMS atau SPBU.

“Bisa di bangun di Badau. Kalau memungkinkan di bangun dua. Di Mataso Embaloh Hulu dan di Badau. Biar masyarakat lebih mudah mengakses,” kata Putra.

Keberadaan APMS atau SPBU itu selain mendukung kemudahan masyarakat mengakses BBM juga percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Mengingat lintas utara itu adalah daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Saat ini masyarakat dari dalam maupun luar sudah bisa masuk maupun keluar melalui Badau. Karena Pos Lintas Batas (PLB) Badau sudah beroperasi.

“Malu juga rasanya kalau orang Malaysia masuk ke wilayah kita ketika mau isi BBM harus di kios. Sebab kita tak punya APMS atau SPBU. Wilayah perbatasan mesti mendapat porsi pembangunan yang seimbang dengan daerah lain,” pungas Putra.